Harga Komoditas Melambung, Ekspor Sektor Tambang Tembus A Hundred And Five Persen

Ini tentu tidak memberikan dampak positif bagi pemerintah maupun industri,” ungkap Budi. Freeport Indonesia sendiri sudah mengoperasikan fasilitas pemurnian tembaga pertama di Indonesia yang mampu mengolah 300 ribu ton/tahun atau sebesar 40 persen dari whole produksi konsentrat tembaga. Sementara pembangunan smelter baru untuk mengolah sisa konsentrat tembaga yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah tersebut baru terealisasi sebesar four,8 persen. Perhitungan harga dasar HPE untuk komoditas konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat pasir besi, konsentrat mangan, konsentrat ilmenit, dan konsentrat rutil bersumber dari Asian Metal dan Iron Ore Fine Australian. Sedangkan konsentrat tembaga, pellet konsentrat pasir besi, konsentrat timbal, konsentrat seng, dan bauksit bersumber dari London Metal Exchange .

Ketentuan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 85 Tahun 2020, tanggal 23 Oktober 2020. Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang terkenal kaya akan sumber daya alam khususnya tambang. Bahan galian tambang yang ditemukan di wilayah Kalimantan Selatan terdiri atas bahan galian energi, bahan galian logam, maupun bahan galian industri. Kendati begitu, teknologi batubara bersih dalam pertambangan batubara akan sangat diperlukan di masa mendatang dan Indonesia diharapkan akan terlibat secara aktif di dalam proses tersebut sebagai salah satu pelaku utama di sektor pertambangan batubara. Teknologi batubara bersih ini difokuskan untuk mengurangi emisi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik bertenaga batubara namun teknologi ini belum berkembang cukup baik. Kegiatan-kegiatan hulu yang terkait dengan pertambangan batubara, seperti pengembangan waduk-waduk coalbed methane yang potensinya banyak dimiliki oleh Indonesia, telah mulai mendapatkan perhatian belakangan ini.

Terkait tata cara pengeksporan dan persyaratan produk pertambangan yang akan diekspor masih diatur lebih rinci dari peraturan tersebut. Melampirkan fotokopi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Izin Pertambangan Rakyat , IUP Khusus Operasi Produksi, KK, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian, atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan. “Ekspor kumulatif kita turun karena kita dihadapkan pada persoalan bahwa negara tujuan utama Indonesia seperti Tiongkok, Amerika Serikat sedang mengalami perlambtan ekonomi sehingga permintaan berkurang ditambah lagi dengan harga komoditas yang berfluktuasi,” pungkas Suhariyanto. “Kepmen ini akan menjadi preseden buruk, karena kembali mencerminkan sikap pemerintah yang inkonsisten dalam kebijakan hilirisasi tambang kita. Kebijakan yang plin-plan dan tidak berwibawa seperti ini akan sulit diharapkan untuk sukses,” kata Mulyanto.

Ekspor tambang

Industri pertambangan berharap pemerintah konsisten melakukan reformasi kebijakan sektor pertambangan secara keseluruhan agar kebijakan kemudahan perizinan yang sudah diterbitkan tersebut berjalan optimum. Sebab, industri pertambangan menilai, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan oleh pemerintah untuk menggairahkan kembali investasi di sektor pertambangan. Misalnya, masalah kepastian hukum hingga masalah peningkatan nilai tambah melalui industri smelter. Pemerintah melalui Kementerian ESDM terus berupaya mendorong pengembangan fasilitas pemrosesan dalam negeri, dengan memberikan pungutan ekspor yang lebih rendah bagi perusahaan pertambangan yang bersedia berkomitmen untuk mengembangkan fasilitas pemrosesan atau pengolahan. Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR, mengatakan keputusan yang dikeluarkan pada 12 Maret 2021 itu dinilai tidak adil dan inkonsisten terkait kebijakan hilirisasi hasil tambang mineral logam. Sejak awal tahun 1990an, ketika sektor pertambangan batubara dibuka kembali untuk investasi luar negeri, Indonesia mengalami peningkatan produksi, ekspor dan penjualan batubara dalam negeri.

Karena itu penting dari aspek sustainability income dan operasional,” tutur Arif Budimanta. Lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa kebijakan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri yang tertuang dalam UU Minerba juga telah tepat dan konstitusional sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XII/2014. Kondisi pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya pertambangan mineral di Indonesia telah berpuluh-puluh tahun hingga saat ini sebagian besar diekspor masih dalam bentuk bahan mentah, tanpa sebelumnya dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri terlebih dahulu. Kondisi ini mengakibatkan sumber daya mineral tidak menghasilkan nilai tambah maupun dampak berganda secara langsung kepada rakyat sebagaimana yang diharapkan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral harus dikaitkan dengan sifat sumber daya alam tersebut yang tidak terbarukan, yang artinya suatu saat apabila terus dieksploitasi dipastikan akan habis.

Dengan demikian, semakin banyak industri di dunia yang mulai mengalihkan fokus energi mereka ke batubara. Sementara itu, bagi eksportir yang ingin melakukan aktivitas ekspor tambang mineral mentah, setiap eksportir harus terdaftar di Kemendag dan mendapatkan rekomendasi dari Kementerian ESDM terlebih dahulu. Isi rekomendasi itu berupa ketentuan yang telah ditentukan oleh Kementerian ESDM beberapa saat lalu, salah satunya adalah bukti clean and clear. Tujuannya, lanjut Bambang, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan eksportir lain. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro mengatakan, penetapan bea keluar ini diberikan kepada sixty five jenis barang hasil tambang untuk membenahi knowledge ekspor yang selama ini dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik .

Ekspor batubara Indonesia berkisar antara 70 sampai eighty persen dari whole produksi batubara, sisanya dijual di pasar domestik. Industri batubara Indonesia terbagi dengan hanya sedikit produsen besar dan banyak pelaku skala kecil yang memiliki tambang batubara dan konsesi tambang batubara . Berkaitan dengan cadangan batubara world, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-9 dengan sekitar 2.2 persen dari whole cadangan batubara world terbukti berdasarkan BP Statistical Review of World Energy. Sekitar 60 persen dari cadangan batubara whole Indonesia terdiri dari batubara kualitas rendah yang lebih murah (sub-bituminous) yang memiliki kandungan kurang dari 6100 cal/gram. Selain mengatur kuota dan mengenakan BK, pemerintah juga bakal mengatur eksportir bahan tambang. Selama ini, eksportir diang-gap terlalu leluasa mengekspor bahan tambang, sehingga terjadi dampak eksploitasi tambang berlebihan.

Sekalipun dua sektor lainnya yakni sektor industri dan sektor pertanian sempat mengalami penurunan namun tidak berpengaruh terhadap whole ekspor Kaltara karena lebih di dominasi oleh ekspor tambang yang melonjak jauh. Dimana peran terhadap whole Januari hingga Maret 2021 saja sudah mencapai seventy eight,94 persen. TEMPO.CO, Jakarta – Fluktuasi harga internasional memengaruhi penetapan harga patokan ekspor produk pertambangan yang dikenakan bea keluar periode November 2020. Dibandingkan dengan HPE periode Oktober 2020, sebagian besar komoditas mengalami penurunan HPE.

“Untuk itu, kami berharap DPR RI dapat mengeluarkan kebijakan tentang kepastian harga dan regulasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman baku bagi para pelaku usaha tambang nikel nasional,” kata Meidy menambahkan. “Kalau tidak meminta izin ekspor konsentrat ya tidak usaha IUPK,” ujar Jonan di kantor Kementerian ESDM. Peningkatan ekspor hasil komoditi ini berdasarkan peran terhadap total ekspor Kaltara dari Februari 2021 hingga Maret 2021, dimana pada sektor tambang nilai Free On Board -nya sebesar US$ 71,42 Juta dibandingkan pada bulan Maret 2021 mencapai US$ 81,05 Juta. Adanya diskusi ini dilatarbelakangi oleh perlunya pemahaman yang baik dari para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan industri pertambangan.